SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 2.1.AD/ART-Per/DKK/2006

Tentang :

Anggaran Dasar

Dewan Kesenian Kabupaten Karawang

Provinsi Jawa Barat

PEMBUKAAN

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Berkah-Nya berdiri sebuah lembaga atau organisasi non pemerintah yang bernama Dewan Kesenian Karawang. Pendirian Dewan Kesenian merupakan sebuah keinginan luhur untuk melestarikan dan menumbuhkembang kesenian dan kebudayaan seni budaya bangsa pada umumnya. Dengan dilandasi jiwa dan semangat gotong royong dan kekeluargaan, maka disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut :

BAB I

PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

Pengertian

  1. Dewan Kesenian Karawang adalah badan atau lembaga atau organisasi non pemerintah yang memiliki kerangka kerja mewadahi aspirasi para seniman dalam meningkatkan kesejahteraan dalam berupaya memasyarakatkan kesenian yang berakar pada akar budaya Indonesia yang terdapat di Kabupaten Karawang.
  2. Yang dimaksud dengan Dewan Kesenian Karawang adalah badan atau lembaga atau organisasi non pemerintah yang berdiri sendiri tidak berada di bawah kantor dinas atau instansi pemerintah namun memiliki korelasi dengan tujuan-tujuan pemerintah dalam memberikan pembinaan terhadap kesenian dan kebudayaan.
  3. Pemberian kata Karawang pada nama Dewan Kesenian Karawang tidak berarti menjadi salah satu struktur dewan kesenian pada tatanan keorganisasian tingkat Jawa Barat.
  4. Kesenian yang dimaksud dalam Dewan Kesenian Karawang adalah setiap karya cipta insan seni yang memiliki integritas dengan akar budaya di Karawang.
  5. Ketua adalah ketua umum yang terpilih secara demokratis pada mekanisme musyawarah para pengurus dan anggota yang dilaksanakan pada akhir masa kepengurusan kemudian dilantik dan diberikan Surat Keputusan (SK) oleh Pemerintah Kabupaten Karawang.
  6. Pengurus Kecamatan adalah orang perseorangan yang ditunjuk dan diangkat oleh rapat kerja para pengurus Dewan Kesenian Karawang keberadaannya sebagai perpanjangan tangan Ketua Umum Dewan Kesenian Karawang nama jabatan pengurus kecamatan adalah Pengurus Kecamatan Dewan Kesenian.
  7. Anggota adalah orang perseorangan yang mewakili komunitas kesenian diangkat dan disyahkan keanggotaannya oleh ketua.
  8. Rapat Pimpinan adalah rapat yang diselenggarakan berdasarkan agenda yang ditetapkan oleh pengurus kabupaten untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pembinaan dihadiri oleh pimpinan pengurus kabupaten dan pengurus kecamatan.
  9. Rapat Kerja adalah rapat yang diselenggarakan berdasarkan agenda yang ditetapkan oleh pengurus DKK tingkat Kabupaten untuk mengeluarkan program kerja tahunan dan lima tahunan.
  10. Rapat Kerja Kabinet adalah rapat kerja yang dilaksanakan oleh para Ketua Bidang yang dipimpin oleh ketua I dan atau Ketua II dan atau ketua III untuk mengeluarkan program kerja kabinet yang selanjutnya akan dibahas pada Rapat Kerja.
  11. Rapat Pleno adalah rapat yang dilaksanakan secara kabinet pengurus DKK dan pengurus kecamatan untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bersifat internal tentang tata kerja personalia organisasi.
  12. Musyawarah Daerah adalah musyawarah yang dilaksanakan sekali dalam lima tahun bertujuan untuk memilih membentuk kepengurusan baru.
  13. Musyawarah Luar Biasa adalah musyawarah yang dilaksanakan berdasarkan keinginan 2/3 anggota dan pengurus yang bertujuan untuk merubah atau mengganti struktur organisasi yang sudah ditetapkan.
  14. Yang dimaksud dengan usaha-usaha Dewan Kesenian Karawang adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan pada pasal berikut.
  15. Pemerintah adalah pemerintah pusat.
  16. Pemerintah Kabupaten Karawang adalah Bupati.
  17. Pemerintah Provinsi adalah gubernur.

Pasal 2

Nama

Nama Lembaga atau organisasi non pemerintah ini adalah Dewan Kesenian Karawang.

Pasal 3

Waktu, Tempat, dan Kedudukan

  1. Dewan Kesenian Karawang didirikan pada tanggal 14 Nopember 2001, untuk waktu yang tidak terbatas.
  2. Dewan Kesenian Karawang bertempat di Kabupaten Karawang
  3. Kedudukan Dewan Kesenian Karawang adalah berdiri sendiri di Kabupaten Karawang dan tidak menjadi sub-organisasi kesenian yang berada di Provinsi Jawa Barat.

BAB II

AZAS DAN LANDASAN

Pasal 4

  1. Dewan Kesenian Karawang berazaskan Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila.
  2. Landasan Operasional Dewan Kesenian Karawang adalah Undang-undang yang terkait dengan upaya pelestarian kesenian dan kebudayaan.

BAB III

Pasal 5

Maksud dan Tujuan

  1. Dewan Kesenian Karawang bermaksud untuk mewadahi aspirasi para pelaku kesenian untuk meningkatkan kesejahteraan dalam berupaya  melestarikan dan melakukan pembinaan terhadap kesenian di Karawang.
  2. Melestarikan dan melakukan pembinaan terhadap kesenian di Karawang bertujuan agar peran serta masyarakat kesenian di Karawang memperoleh pengakuan dari masyarakat guna terciptanya pengertian yang mendasar tentang arti pentingnya melestarikan kebudayaan untuk meningkatkan ketahanan bangsa.
  3. Dewan Kesenian Karawang bermaksud meningkatkan pemahaman nasional tentang kesenian daerah yang berakar budaya Karawang guna memperbaiki citra Kabupaten Karawang dalam kontek kesenian dan kebudayaan.

Pasal 6

Usaha-usaha

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut dalam pasal (5) di atas, usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh Dewan Kesenian Karawang adalah :

1)      Melakukan kegiatan-kegiatan pementasan kesenian secara terbuka baik yang diselenggarakan secara sendiri oleh Dewan Kesenian Karawang maupun dengan cara kerjasama dengan pihak lain.

2)      Melakukan usaha pelatihan-pelatihan kesenian yang bersifat praktis kepada masyarakat guna meningkatkan kecintaan terhadap kesenian yang berakar pada budaya asli Karawang.

3)      Melakukan seminar-seminar yang bertujuan untuk menggali potensi kepariwisataan budaya di Kabupaten Karawang.

4)      Melakukan pengkajian dan penelitian guna meningkatkan kwalitas pemahaman tentang kebudayaan sunda khususnya di Kabupaten Karawang.

5)      Mendirikan sanggar-sanggar pelatihan kesenian di tingkat kecamatan.

6)      Melakukan kontak kerjasama dengan pihak luar guna mempromosikan hasil karya kesenian para anggota Dewan Kesenian Karawang juga hasil karya kesenian masyarakat non anggota.

7)      Memproduksi media informasi tentang kesenian dan kebudayaan baik media cetak maupun media elektronik.

8)      Usaha-usaha lain yang terkait dengan kesenian.

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 7

Struktur Organisasi

  1. Struktur Organisasi Dewan Kesenian Karawang terdiri dari

1)      Pelindung

2)      Penasehat

3)      Dewan Penyantun

4)      Dewan Pakar

5)      Struktur Pengurus Kabupaten antara lain:

-          Ketua Umum

-          Ketua I

-          Ketua II

-          Ketua III

-          Sekretaris Umum

-          Sekretaris Eksekutif

-          Sekretaris I

-          Sekretaris II

-          Bendahara Umum

-          Bendahara I

-          Dibantu oleh Bidang-bidang teknis antara lain : (1) Penelitian dan Pengembangan, (2) Kesenian dan Kebudayaan, (3) Pendidikan dan Pelatihan, (4) Promosi dan Usaha, (5) Humas dan Publikasi, (6) Perlengkapan.

-          Dalam hal hukum dibantu oleh bagian hukum yang merupakan satu kesatuan dari struktur organisasi Dewan Kesenian Karawang.

6)      Struktur Pengurus Kecamatan

-          Ketua

-          Sekretaris

-          Bendahara

BAB V

Instrumen Organisasi

Pasal 8

Musyawarah Daerah

a)      Musyawarah daerah dilakukan satu kali dalam 5 (lima) tahun dengan tujuan untuk pemilihan ketua umum

b)      Musyawarah Daerah dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah pengurus kabupaten dan pengurus kecamatan.

c)      Pemilihan Ketua Umum pada Musyawarah Daerah dianggap syah apabila hak pilih yang digunakan sekurang-kurangnya ½ dari anggota musyawarah.


Pasal 9

Musyawarah Luar Biasa

a)         Musyawarah Luar Biasa dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh 2/3 pengurus kabupaten dan Pengurus Kecamatan.

b)         Keputusan Musyawarah Luar Biasa dianggap syah apabila memperoleh suara sekurang-kurangnya ½ dari jumlah anggota musyawarah luar biasa.

Pasal 10

Rapat Pengurus

a)      Rapat pengurus sekurang-kurangnya harus dihadiri oleh 2/3 jumlah pengurus

b)      Keputusan rapat pengurus dianggap syah apabila suara setuju sejumlah ½ dari jumlah rapat pengurus.

c)      Rapat pengurus diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam enam bulan.

Pasal 11

Rapat Anggota

a)      Rapat anggota harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ jumlah anggota

b)      Keluaran rapat anggota merupakan bahan yang dapat diakomodasi untuk dimasukan dalam rapat kerja kabinet.

c)      Rapat anggota sekurang-kurangnya dilaksanakan satu kali dalam 3 bulan.

Pasal 12

Rapat Pimpinan

a)      Rapat pimpinan dilaksanakan sekurang-kurangnya dihadiri oleh 2/3 jumlah pengurus kecamatan dan pengurus kabupaten yang dihadiri oleh ketua, sekretaris dan bendahara.

b)      Rapat pimpinan dilaksanakan untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait pengembangan pelayanan kepada anggota, tata organisasi pengurus kecamatan, dan evaluas kinerja selama satu semester.

c)      Keluaran rapat pimpinan dianggap syah apabila disetujui oleh ½ jumlah anggota rapat.

Pasal 13

Rapat Kerja Kabinet

a)      Rapat Kerja Kabinet I dilaksanakan antara Ketua I dengan Ketua Bidang Humas Publikasi dan Perlindungan Hukum.

b)      Rapat Kerja Kabinet II dilaksanakan antara Ketua II dengan Ketua Bidang Promosi Usaha dan Perfilman.

c)      Rapat Kerja Kabinet III dilaksanakan antara Ketua III dengan Ketua Bidang Diklat dan Litbang.

d)      Keluaran Rapat Kabinet dapat berupa rekomendasi dan usulan kegiatan yang dapat ditindaklanjuti pada Rapat Kerja Pengurus Tingkat Kabupaten Dewan Kesenian Karawang.

e)      Usulan Program Kerja sebagaimana disebutkan dalam pasal (10) huruf (d) di atas harus memuat informasi antara lain :

-          Nama Kegiatan

-          Tujuan dan manfaat kegiatan

-          Sasaran Kegiatan

-          Waktu dan tempat kegiatan

-          Korelasi dengan tujuan Dewan Kesenian Karawang

-          Penjelasan Operasional Kegiatan

-          Anggaran biaya yang sudah diperhitungkan dengan bendahara Umum dan Bendahara I.

Pasal 14

Rapat Kerja Dewan Kesenian Karawang

a)      Rapat Kerja DKK dilaksanakan antara ketua umum, sekretaris eksekutif, sekretaris umum, sekretaris I, dan sekretaris II dengan Ketua I dan atau Ketua II dan atau Ketua III sebagai ketua panitia pelaksana pada rapat kerja kabinet.

b)      Rapat Kerja DKK merupakan kelanjutan dari rapat kerja kabinet, dilaksanakan dengan tujuan agar kegiatan dapat mencapai sasaran dengan efektif dan efisien.

c)      Keluaran rapat kerja adalah program-program kerja yang dijadikan sebagai agenda kerja tahunan, dan lima tahunan.

BAB VI

KEWENANGAN

Pasal 15

Kewenangan Dewan Kesenian Karawang

a)      Dewan Kesenian Karawang berwenang mendata dan menginventarisasi grup-grup kesenian yang selanjutnya mengangkat mereka menjadi anggota Dewan Kesenian Karawang.

b)      Mengeluarkan SK keanggotaan dewan kesenian yang berasal dari grup kesenian sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a) di atas.

c)      Memberikan pembinaan dalam rangka pemberdayaan anggota melalui kerjasama pementasan yang dilakukan dengan pihak lain.

d)      Merekomendasikan grup-grup kesenian kepada pemerintah apabila pemerintah bermaksud mengadakan acara gelaran kesenian.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 16

a)       AD/ART ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

b)       Selanjutnya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini menjadi landasan operasional bagi pengurus Dewan Kesenian Karawang dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya.

c)       Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga yang menjadi satu kesatuan ketetapan.

Ditetapkan di      :   K a r a w a n g

Pada tanggal      :  10 Nopember 2006

SURAT KEPUTUSAN

Ketua Dewan Kesenian Karawang

Nomor : 2.2.AD/ART-Per/DKK/2006

Tentang :

Anggaran Rumah Tangga

Bab I

Pasal 1

Pengertian Umum

a)      Anggaran Rumah Tangga ini merupakan ketetapan yang berisi kaidah dan aturan serta mekanisme kerja sebagai landasan tata kerja operasional pengurus Dewan Kesenian Karawang yang berdasar pada Anggaran Dasar Dewan Kesenian.

b)      Ketua adalah ketua umum yang terpilih secara demokratis pada mekanisme musyawarah para pengurus dan anggota yang dilaksanakan pada akhir masa kepengurusan kemudian dilantik dan diberikan Surat Keputusan (SK) oleh Pemerintah Kabupaten Karawang.

c)      Pengurus Kecamatan adalah orang perseorangan yang ditunjuk dan diangkat oleh musyawarah daerah para pengurus Dewan Kesenian Karawang.

d)      Pengurus Dewan Kesenian Karawang adalah orang perseorangan yang berdasarkan pemilihan ditunjuk dan diangkat oleh rapat tim formatur dan disyahkan oleh ketua.

e)      Anggota adalah orang perseorangan yang mewakili komunitas kesenian diangkat dan disyahkan keanggotaannya oleh ketua.

f)       Rapat Pimpinan adalah rapat yang diselenggarakan berdasarkan agenda yang ditetapkan oleh pengurus kabupaten untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pembinaan dihadiri oleh pimpinan pengurus kabupaten dan pengurus kecamatan.

g)      Rapat pengurus adalah rapat yang dilaksanakan oleh para pengurus kabupaten dan pengurus kecamatan untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan tata laksana organisasi.

h)      Rapat anggota adalah rapat yang diinisiatif oleh anggota bertujuan untuk mengusulkan aspirasi anggota terkati dengan pembinaan dan kegiatan lain yang relevan dengan tujuan Dewan Kesenian Karawang.

i)        Rapat Kerja adalah rapat yang diselenggarakan berdasarkan agenda yang ditetapkan oleh pengurus DKK tingkat Kabupaten untuk mengeluarkan program kerja tahunan dan lima tahunan.

j)        Rapat Kerja Kabinet adalah rapat kerja yang dilaksanakan oleh para Ketua Bidang yang dipimpin oleh ketua I dan atau Ketua II dan atau ketua III untuk mengeluarkan program kerja kabinet yang selanjutnya akan dibahas pada Rapat Kerja.

k)      Rapat Pleno adalah rapat yang dilaksanakan secara kabinet pengurus DKK dan pengurus kecamatan untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bersifat internal tentang tata kerja personalia organisasi.

l)        Musyawarah Daerah adalah musyawarah yang dilaksanakan sekali dalam lima tahun untuk bertujuan untuk memilih membentuk kepengurusan baru.

m)    Musyawarah Luar Biasa adalah musyawarah yang dilaksanakan berdasarkan keinginan 2/3 anggota dan pengurus yang bertujuan untuk merubah atau mengganti struktur organisasi yang sudah ditetapkan.

n)      Yang dimaksud dengan usaha-usaha Dewan Kesenian Karawang adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan pada pasal berikut.

  • o)      Sanksi adalah tindakan atau perlakuan atau keputusan yang dikeluarkan oleh rapat pimpinan berupa pemecatan baik secara hormat maupun tidak dengan tujuan agar tercipta kesehatan dan mempertahankan kredibilitas organisasi.

p)      Belanja Kegiatan adalah kebutuhan finansial setiap kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan usulan rapat kerja kabinet.

q)      Pemerintah adalah pemerintah pusat.

r)       Pemerintah Kabupaten Karawang adalah Bupati.

s)       Pemerintah Provinsi adalah gubernur.

Bab II

Pasal 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pengurus DKK, Pengurus Kecamatan dan Kordinator Wilayah

Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus Tingkat Kabupaten dalam struktur organisasi Dewan Kesenian Karawang antara lain :

a)            Bidang Hukum

Tugas Pokok      :        1.   Memberikan masukan-masukan kepada Pengurus Dewan Kesenian Karawang perihal pertimbangan-pertimbangan hukum dalam menyelesaikan setiap permasalahan lembaga yang terkait dengan peneyelesaian hukum.

  1. Memberikan pembinaan dan advokasi kepada Pengurus Dewan Kesenian Karawang dalam menyelesaikan semua permasalahan hukum.
  2. Memberikan pertimabangan- pertimbangan ke-budayaan dan keagamaan.

b)            Dewan Pakar

Tugas Pokok      :        1.   Memberikan pembinaan dan nasehat perihal kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kesenian.

  1. Memberikan saran-saran pertimbangan perihal kesenian yang akan dijadikan agenda kegiatan oleh Dewan Kesenian Karawang  dengan maksud agar kebenaran dan keaslian kesenian dapat dipertanggungjawabkan.

c)            Dewan Penyantun

Tugas Pokok      :        1.   Memberikan pembinaan berupa pemberian material kepada Dewan Kesenian Karawang untuk kepentingan-kepentingan penunjang kegiatan organisasi.

  1. Mengupayakan akses informasi guna kepentingan pengembangan usaha Dewan Kesenian Karawang.

d)            Ketua Umum:

Tugas Pokok      :        1.   Memimpin organisasi sehingga mekanisme organisasi dapat berjalan secara benar mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

  1. Memimpin rapat pimpinan, rapat kerja, dan rapat pleno, yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Karawang.
  2. Memberikan arahan-arahan terkait operasional organisasi sehingga organisasi dapat menjalankan perannya sesuai dengan tujuan organisasi dan tujuan pemerintah secara umum.
  3. Mengawasi operasional organisasi untuk tujuan pengendalian dan evaluasi.
  4. Menyampaikan laporan tahunan baik kepada intern organisasi maupun kepada pemerintah Kabupaten Karawang sebagai pelindung dan pembina.
  5. Mengesahkan setiap surat yang keluar baik surat yang bersifat intern maupun ekstern.
  6. Memberikan pembinaan kepada para pengurus dan anggota agar setiap upaya dapat terkordinasi dengan baik.
  7. Mengangkat dan mengesahkan Pangurus Kecamatan sebagai perpanjangan tangan untuk pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan administratif kelembagaan.
  8. Berdasarkan pertimbangan dari ½ jumlah pengurus dapat memberhentikan pengurus di bawahnya atas dasar pertimbangan indisipliner dan pertimbangan lain yang dapat menyebabkan tidak produktifnya pengurus yang bersangkutan.

e)            Ketua I

Tugas Pokok      :        1.   Memimpin rapat kerja kabinet terkait dengan bidang Humas, Publikasi dan Perlindungan Hukum, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 3 bulan.

  1. Memberikan laporan kepada ketua Umum perihal hasil rapat kerja kabinet sebagaimana disebutkan di atas untuk kemudian ditindaklanjuti dalam rapat kerja pengurus Dewan Kesenian Karawang.
  2. Membuat dan mengusulkan laporan pendahuluan sebelum merealisasikan kegiatan sebagaimana dimaksud yang meliputi anggaran biaya dan teknis operasional. Memberikan masukan-masukan kepada ketua umum terkait teknis pada kegiatan  tersebut.
  3. Menjadi Pemimpin pelaksana dan penanggung jawab pada kegiatan-kegiatan yang diusulkan terkait kegiatan Humas atau Publikasi dan Perlindungan Hukum dengan dibantu ketua bidang terkait sebagai sekretaris kepanitiaannya.
  4. Mencari dan melaporkan sumber dana untuk kebutuhan kegiatan promosi dan usaha.
  5. Memberikan laporan pertanggungjawaban dalam rapat kerja pengurus kepada ketua umum perihal kegiatan yang telah dilaksanakan.
  6. Ketua I dapat menggantikan ketua Umum untuk keperluan yang bersifat Formal terkait kegiatan sebagaimana disebutkan di atas apabila ketua umum berhalangan hadir.

f)              Ketua II

Tugas Pokok      :        1.   Memimpin rapat kerja kabinet terkait dengan bidang litbang dan Promosi Usaha yang dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 3 bulan.

  1. Memberikan laporan kepada ketua Umum perihal hasil rapat kerja kabinet sebagaimana disebutkan di atas untuk kemudian ditindaklanjuti dalam rapat kerja pengurus Dewan Kesenian Karawang.
  2. Membuat dan mengusulkan laporan pendahuluan sebelum merealisasikan kegiatan sebagaimana dimaksud yang meliputi anggaran biaya dan teknis operasional. Memberikan masukan-masukan kepada ketua umum terkait teknis pada kegiatan  tersebut.
  3. Menjadi pemimpin pelaksana dan penanggung jawab pada kegiatan-kegiatan yang diusulkan terkait kegiatan Promosi Usaha dan litbang dengan dibantu ketua bidangnya masing-masing sebagai sekretaris kepanitiaannya.
  4. Mencari dan melaporkan sumber dana untuk kebutuhan kegiatan Promosi Usaha dan Litbang.
  5. Memberikan laporan pertanggungjawaban dalam rapat kerja pengurus kepada ketua umum perihal kegiatan yang telah dilaksanakan.
  6. Ketua II dapat menggantikan ketua Umum untuk keperluan yang bersifat Formal terkait kegiatan sebagaimana disebutkan di atas apabila ketua umum berhalangan hadir.

g)            Ketua III

Tugas Pokok      :        1.   Memimpin rapat kerja kabinet terkait dengan bidang Diklat dan perlengkapan, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 3 bulan.

  1. Memberikan laporan kepada ketua Umum perihal hasil rapat kerja kabinet sebagaimana disebutkan di atas untuk kemudian ditindaklanjuti dalam rapat kerja pengurus Dewan Kesenian Karawang.
  2. Membuat dan mengusulkan laporan pendahuluan sebelum merealisasikan kegiatan sebagaimana dimaksud yang meliputi anggaran biaya dan teknis operasional. Memberikan masukan-masukan kepada ketua umum terkait teknis pada kegiatan  tersebut.
  3. Menjadi pemimpin pelaksana dan penanggung jawab pada kegiatan-kegiatan yang diusulkan terkait kegiatan Diklat dan perlengkapan dengan dibantu ketua-ketua bidang terkait sebagai sekretaris kepanitiaannya.
  4. Mencari dan melaporkan sumber dana untuk kebutuhan kegiatan Diklat dan perlengkapan.
  5. Memberikan laporan pertanggungjawaban dalam rapat kerja pengurus kepada ketua umum perihal kegiatan yang telah dilaksanakan.
  6. Ketua III dapat menggantikan ketua Umum untuk keperluan yang bersifat Formal terkait kegiatan sebagaimana disebutkan di atas apabila ketua umum berhalangan hadir.

h)            Sekretaris Umum

Tugas Pokok      :        1.   Mengendalikan sistem administrasi Dewan Kesenian Karawang pada urusan administrasi DKK pengurus Kaputen dan Pengurus Kecamatan

  1. Memberikan pembinaan pengadministrasian kepada pengurus maupun kepada kepanitiaan pelaksana kegiatan.
  2. Menjalankan fungsinya sebagai sekretaris umum dan bertanggung jawab atas redaksi surat-surat yang dikeluarkan baik kepada pihak intern maupun ekstern.
  3. Menjaga kerahasiaan organisasi kepada pihak lain.
  4. Bertanggung jawab menginventarisasi surat-surat keluar dan surat-surat masuk.

i)              Sekretaris Eksekutif

Tugas Pokok      :        1.   Bersama-sama dengan sekretaris umum mengendalikan sistem administrasi Dewan Kesenian Karawang pada urusan administrasi DKK pengurus Kabupaten dan Pengurus Kecamatan

  1. Memberikan pembinaan pengadministrasian kepada pengurus maupun kepada kepanitiaan pelaksana kegiatan.
  2. Menjaga kerahasiaan organisasi kepada pihak lain.
  3. Melakukan akselerasi terkait program kerja yang tidak dapat dilaksanakan secara optimal oleh ketua I, atau Ketua II, atau ketua III karena alasan tertentu berdasarkan hasil rapat kerja yang dilaksanak oleh pengurus tingkat kabupaten.
  4. Menggantikan Sekretaris Umum apabila sekretaris umum berhalangan hadir untuk melaksanakan tugas administratif.

j)              Sekretaris I

Tugas Pokok      :        1.   Melakukan kordinasi dengan pihak lain, terkait aspek legalitas organisasi dan legalitas kegiatan yang akan dilaksanakan.

  1. Menjaga kerahasiaan organisasi kepada pihak lain.
  2. Memberikan pembinaan pengadministrasian kepada pengurus maupun kepada kepanitiaan pelaksana kegiatan.
  3. Menginventarisasi surat-surat  keluar dan surat masuk.

k)            Sekretaris II

Tugas Pokok      :        1.   Melakukan kordinasi dengan pihak lain, terkait aspek teknis organisasi dan teknis kegiatan yang akan dilaksanakan.

  1. Menjaga kerahasiaan organisasi kepada pihak lain.
  2. Memberikan pembinaan pengadministrasian kepada pengurus maupun kepada kepanitiaan pelaksana kegiatan.
  3. Menginventarisasi surat-surat  keluar dan surat masuk.

l)              Bendahara Umum

Tugas Pokok      :        1.   Bersama-sama dengan Ketua I, atau II, atau III dalam rapat kerja kabinet membuat analisa biaya dan perencanaan-perencanaan biaya sesuai kegiatan yang akan diusulkan.

  1. Pada rapat kerja menandatangani dan mengajukan laporan pendahuluan kepada Ketua Umum perihal rancangan anggaran biaya setiap kegiatan yang dibahas dalam rapat kerja kabinet.
  2. Menjaga kerahasiaan keuangan organisasi kepada pihak lain.
  3. Membuat Laporan penggunaan keuangan yang diketahui oleh ketua panitia pelaksana kegiatan dan sekretaris kepanitiaannya.
  4. Memberikan penjelasan pelaporan keuangan kepada pengurus maupun kepada panitia pelaksana kegiatan.
  5. Melakukan pemeriksaan penyesuaian antara penggunaan keuangan pada kerja kabinet dengan keuangan Dewan Kesenian Karawang.
  6. Membuat laporan penggunaan keuangan Dewan Kesenian Karawang secara umum.
  7. Menandatangani laporan keuangan Dewan Kesenian Karawang

m)         Bendahara I

Tugas Pokok      :        1.   Bersama-sama dengan bendahara Umum membuat analisa biaya dan perencanaan-perencanaan biaya sesuai kegiatan yang akan diusulkan.

  1. Pada rapat kerja menandatangani dan mengajukan laporan pendahuluan kepada Ketua Umum perihal rancangan anggaran biaya setiap kegiatan yang dibahas dalam rapat kerja kabinet.
  2. Menjaga kerahasiaan keuangan organisasi kepada pihak lain.
  3. Membuat Laporan penggunaan keuangan yang diketahui oleh ketua panitia pelaksana kegiatan dan sekretaris kepanitiaannya.
  4. Memberikan penjelasan pelaporan keuangan kepada pengurus maupun kepada kepanitiaan pelaksana kegiatan.

n)            Penelitian dan Pengembangan

Tugas Pokok      :        1.   Mengawasi dan mengevaluasi hubungan antara seniman dengan Dewan Kesenian Karawang dalam kontek hubungan organisasional untuk tujuan peningkatan dan penganeka-ragaman kesenian yang berorientasi pada peningkatan pemahaman berorganisasi.

  1. Bertanggung jawab pada ketua umum dalam hal penelitian dan pengembangan program Dewan Kesenian Karawang antara lain: a) peningkatan pemahaman berorganisasi pada pengurus kecamatan dan anggota, b) peningkatan pemahaman pengurus dan naggota DKK tentang program kerja Dewan Kesenian Karawang.
  2. Melakukan pengkajian dan penelitian terkait pengembangan pasar Konsumen kesenian yang dikelola Dewan Kesenian Karawang.
  3. Melakukan pengkajian dan penelitian terkait pengembangan kesenian untuk dapat dikonsumsi oleh masyarakat secara umum.
  4. Bersama-sama dengan Ketua Panitian Pelaksana membuat program kerja penelitian dan pengembangan tercakup didalamnya target, sasara, biaya, teknis pelaksanaan, dan laporan pertanggungjawaban.
  • o)            Bidang Kesenian dan Kebudayaan;

Tugas Pokok      :        1.   Memberikan pembinaan kepada pelaku kesenian sesuai dengan bidang yang diketuainya.

  1. Bertanggung jawab langsung kepada ketua I, II, dan III dalam meberikan informasi-informasi situasional terkait dengan pembinaan dan pengembangan bidang-bidang kesenian yang diketuainya yang kemudian menjadi bahan bagi rapat kerja kabinet.
  2. Bersama-sama dengan Ketua Panitian Pelaksana membuat program kerja pembinaan kesenian dan kebudayaan
  3. Membuat laporan pembinaan bulanan perihal aspirasi maupun permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masyarakat kesenian.

p)            Pendidikan dan Pelatihan,

Tugas Pokok      :        1.   Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada anggota dan atau pengurus kecamatan terkait dengan pemahaman idealisme organisasi Dewan Kesenia Karawang.

  1. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pelaku kesenian dan anggota juga kepada masyarakat umum terkait dengan pemahaman kesenian yang berakar budaya asli.
  2. Membuat dan mengusulkan silabus dan program kerja pelatihan yang memuat didalamnya sasaran maksud dan tujuan dan target yang diharapkan.
  3. Mempresentasikan silabus pendidikan dan pelatihan.
  4. Bersama-sama dengan ketua III Membuat laporan pertanggung jawaban

q)            Promosi dan Usaha

Tugas Pokok      :        1.   Membuat perencanaan kerja promosi dan usaha seperti usulan pembuatan profil kesenian.

  1. Memberikan laporan pendahuluan kepada ketua umum perihal perencanaan kerja promosi dan usaha yang mencakup di dalamnya target, sasaran, dan biaya.
  2. Membuat analisa biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan promosi dan usaha.
  3. Mempresentasikan program kerja promosi dan usaha
  4. Bersama dengan ketua II membuat laporan pertanggunjawaban

r)             Humas dan Publikasi

Tugas Pokok      :        1.   Membuat perencanaan pemberitaan terkait dengan kegiatan Dewan Kesenian Karawang dengan tetap memperhatikan aspek kerahasiaan dan etika organisasi.

  1. Memberikan laporan pendahuluan kepada ketua umum perihal perencanaan kerja humas dan publikasi yang mencakup di dalamnya target, sasaran, dan biaya.
  2. Bersama-sama dengan ketua I Membuat analisa biaya dalam rapat kerja kabinet yang selanjutnya akan diusulkan dalam rapat kerja Dewan Kesenian Karawang bersama dengan ketua umum.
  3. Mempresentasikan program kerja humas dan publikasi
  4. Bersama dengan Ketua I membuat laporan pertanggungjawaban

s)            Perlengkapan

Tugas Pokok            : 1.   Membuat analisa kebutuhan perlengkapan                                                                            pada setiap kegiatan yang akan dilaksanakan                                                           oleh Dewan Kesenian Karawang.

  1. Membuat analisa kebutuhan perlengkapan pada setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dewan Kesenian Karawang.
  2. Bertanggungjawab mempersiapkan perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan oleh organisasi pada saat

Pasal 3

Tugas dan Fungsi Pengurus Kecamatan

Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus Tingkat Kecamatan dalam struktur organisasi Dewan Kesenian Karawang antara lain :

a)      Ketua

Tugas Pokok      :        1.   Sebagai perpanjangan tangan Ketua Umum, memimpin Dewan Kesenian Karawang di tingkat kecamatan dalam tataran administrasi yang terkait dengan pendataan group-group kesenian yang ada di wilayah kerja kecamatan masing-masing pengurus kecamatan

  1. Memimpin rapat di tingkat kecamatan para pelaku kesenian sehubungan dengan aspirasi seniman yang ada di wilayah kecamatan untuk selanjutnya dicatat dan dilaporkan kepada Ketua Umum sebagai masukan dalam rapat kerja kabinet.
  2. Mengusulkan program-program yang akan dilaksanakan oleh pengurus kecamatan kepada Ketua Umum yang selanjutnya disampaikan kepada pihak yang berkaitan dengan pendanaan program sebagaimana dimaksud.

b)      Sekretaris

Tugas Pokok      :        1.   Melakukan kegiatan teknis adminisitrasi yang terkait dengan administrasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di tingkat kecamatan yang diselenggarakan oleh pengurus kecamatan dewan kesenian.

  1. Bersama dengan ketua pengurus kecamatan memimpin rapat di tingkat kecamatan.
  2. Mencatat dan menginventarisasi permasalahan-permasalahan kesenian di kecamatan.
  3. Membuat dan menandatangani surat-surat keluar.
  4. Surat keluar sebagaimana dimaksud dalam huruf b nomor 5 di atas adalah surat yang ditujukan kepada DKK di Kabupaten.

c)      Bendahara

Tugas Pokok      :        1.   Mencatat dan membuat analisa kebutuhan biaya atas kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di tingkat kecamatan.

  1. Membuat laporan keuangan perihal biaya-biaya yang akan dan telah digunakan untuk belanja organisasi satu kali dalam satu semester.

Pasal 4

Tugas Pokok dan Fungsi Kordinator Wilayah

a)      Membantu pengurus DKK dalam menyampaikan kebijakan-kebijakan organisasional kepada pengurus kecamatan.

b)      Membantu pengurus Kecamatan dalam menyampaikan aspirasi baik kepada DKK maupun kepada pemerintah sesuai ketentuan administratif dan kode etik organisasi.

c)      dalam menyampaikan aspirasi dari pengurus kecamatan kordinator wilayah tidak memberikan rujukan-rujukan atau mendorong atau tidak mempengaruhi pengurus kecamatan untuk disampaikannya aspirasi.

d)      Bersama-sama dengan pengurus kecamatan mendata grup-grup kesenian yang ada di setiap kecamatan seuai wilayah yang dipegangnya.

e)      Jumlah Kordinator wilayah disesuaikan dengan kondisi wilayah administratif kabupaten Karawang.

BAB III

Keanggotaan, Hak dan Kewajiban, dan Sanksi

Pasal 5

Keanggotaan

a)        Anggota Dewan Kesenian Karawang adalah warga negara Indonesia yang sehat jasmani dan rohani berakal sehat dan memiliki tanggung jawab terhadap dinamika perubahan dalam kesenian dan kebudayaan.

b)        Anggota Dewan Kesenian Karawang sekurang-kurangnya berusia 17 tahun dan dianggap memiliki kemandirian dalam menentukan pilihan.

c)        Anggota Dewan Kesenian Karawang adalah warga negara Indonesia yang memiliki keinginan untuk membangun kesenian dan kebudayaan di Kabupaten Karawang.

d)        Anggota Dewan Kesenian Karawang adalah orang perseorangan yang secara politis tidak mewakili organisasi partai politik.

e)        Anggota Dewan Kesenian Karawang adalah orang perseorangan yang secara individu tidak mewakili organisasi sara dengan tujuan untuk menyebarkan atau mencari anggota untuk organisasi sara.

f)          Anggota atau pengurus dinyatakan berhenti apabila meninggal dunia, sakit keras yang menyebabkan tidak dapat beraktifitas secara layak, diberhentikan karena tindakan yang melanggar ketentuan, diberhentikan karena alasan indisipliner, atau mengundurkan diri.

g)        Pengunduran diri anggota atau pengurus harus dibuktikan dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan dan ditandatangi.

Pasal 6

Hak

a)      Pengurus maupun anggota memiliki hak yang sama untuk dipilih maupun memilih pada musyawarah dan rapat yang melibatkan keduanya.

b)      Pengurus maupun anggota memiliki hak mengeluarkan pendapat untuk memperbaiki mekanisme organisasi.

c)      Pengurus maupun anggota berhak memperoleh perlindungan hukum yang terkait dengan kegiatan kesenian.

Pasal 7

Kewajiban

a)         Pengurus maupun anggota berkewajiban menjaga nama baik Dewan Kesenian Karawang dengan meningkatkan pengertian tentang idealisme kelembagaan.

b)         Pengurus maupun anggota berkewajiban menyumbangkan baik materil maupun moril untuk tujuan meningkatkan peran Dewan Kesenian Karawang dalam melakukan pembinaan.

c)         Pengurus maupun anggota berkewajiban menghargai setiap ciptaan kesenian yang diciptakan untuk tujuan kepentingan Dewan Kesenian Karawang.

d)         Pengurus maupun anggota berkewajiban menciptakan rasa aman dan saling menghargai sesama pengurus maupun anggota guna tercipta suasana kondusif.

e)         Pengurus maupun anggota berkewajiban menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan yang sudah ditetapkan.

f)           Pengurus maupun anggota berkewajiban untuk bekerjasama dalam menjalankan mekanisme organisasi baik yang bersifat teknikal maupun administratif dengan bagian-bagian yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar.

g)         Pengurus maupun anggota berkewajiban untuk tidak menyebarkan pengaruh politik atau faham atau ideologi yang menyesatkan kepada yang lainnya dalam Dewan Kesenian Karawang.

h)         Pengurus maupun anggota berkewajiban menjaga tata krama dan etika pergaulan berorganisasi

i)           Pengurus maupun anggota berkewajiban mentaati peraturan dan tata tertib baik yang bersifat operasional organisasi maupun yang bersifat teknis yang ditetapkan oleh pengurus .

Pasal 8

Sanksi

a)        Sanksi yang akan dikenakan kepada pengurus atau anggota dapat berupa sanksi administratif dan atau sanksi yuridis sesuai dengan kwalitas pelanggarannya.

b)        Sanksi yang diberikan atas pelanggaran disipliner pada pengurus dapat berupa pencopotan jabatan atau pemecatan secara permanen berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang dilakukan setiap tiga bulan sekali.

BAB IV

Instrumen Organisasi

Pasal 9

Musyawarah Daerah

a)      Musyawarah daerah dilakukan satu kali dalam 5 (lima) tahun dengan tujuan untuk pemilihan ketua umum

b)      Musyawarah Daerah dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah pengurus kabupaten dan pengurus kecamatan.

c)      Pemilihan Ketua Umum pada Musyawarah Daerah dianggap syah apabila hak pilih yang digunakan sekurang-kurangnya ½ dari anggota musyawarah.

Pasal 10

Musyawarah Luar Biasa

a)         Musyawarah Luar Biasa dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh 2/3 pengurus kabupaten dan Pengurus Kecamatan.

b)         Keputusan Musyawarah Luar Biasa dianggap syah apabila disuara sekurang-kurangnya ½ dari jumlah anggota musyawarah luar biasa.

Pasal 11

Rapat Pengurus

a)      Rapat pengurus sekurang-kurangnya harus dihadiri oleh 2/3 jumlah pengurus

b)      Keputusan rapat pengurus dianggap syah apabila suara setuju sejumlah ½ dari jumlah rapat pengurus.

c)      Rapat pengurus diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam enam bulan.

Pasal 12

Rapat Anggota

a)      Rapat anggota harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ jumlah anggota

b)      Keluaran rapat anggota merupakan bahan yang dapat diakomodasi untuk dimasukan dalam rapat kerja kabinet.

c)      Rapat anggota sekurang-kurangnya dilaksanakan satu kali dalam 3 bulan.

Pasal 13

Rapat Pimpinan

a)      Rapat pimpinan dilaksanakan sekurang-kurangnya dihadiri oleh 2/3 jumlah pengurus kecamatan dan pengurus kabupaten yang dihadiri oleh ketua, sekretaris dan bendahara.

b)      Rapat pimpinan dilaksanakan untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait pengembangan pelayanan kepada anggota, tata organisasi pengurus kecamatan, dan evaluas kinerja selama satu semester.

c)      Keluaran rapat pimpinan dianggap syah apabila disetujui oleh ½ jumlah anggota rapat.

Pasal 14

Rapat Kerja Kabinet

a)      Rapat Kerja Kabinet I dilaksanakan antara Ketua I dengan Ketua Bidang Humas Publikasi dan Perlindungan Hukum.

b)      Rapat Kerja Kabinet II dilaksanakan antara Ketua II dengan Ketua Bidang Promosi Usaha dan Perfilman.

c)      Rapat Kerja Kabinet III dilaksanakan antara Ketua III dengan Ketua Bidang Diklat dan Litbang.

d)      Keluaran Rapat Kabinet dapat berupa rekomendasi dan usulan kegiatan yang dapat ditindaklanjuti pada Rapat Kerja Pengurus Tingkat Kabupaten Dewan Kesenian Karawang.

e)      Usulan Program Kerja sebagaimana disebutkan dalam pasal (10) huruf (d) di atas harus memuat informasi antara lain :

-          Nama Kegiatan

-          Tujuan dan manfaat kegiatan

-          Sasaran Kegiatan

-          Waktu dan tempat kegiatan

-          Korelasi dengan tujuan Dewan Kesenian Karawang

-          Penjelasan Operasional Kegiatan

-          Anggaran biaya yang sudah diperhitungkan dengan bendahara Umum dan Bendahara I.

Pasal 15

Rapat Kerja Dewan Kesenian Karawang

a)      Rapat Kerja DKK dilaksanakan antara ketua umum, sekretaris eksekutif, sekretaris umum, sekretaris I, dan sekretaris II dengan Ketua I dan atau Ketua II dan atau Ketua III sebagai ketua panitia pelaksana pada rapat kerja kabinet.

b)      Rapat Kerja DKK merupakan kelanjutan dari rapat kerja kabinet, dilaksanakan dengan tujuan agar kegiatan dapat mencapai sasaran dengan efektif dan efisien.

c)      Keluaran rapat kerja adalah program-program kerja yang dijadikan sebagai agenda kerja tahunan, dan lima tahunan.

Pasal 16

Kepanitiaan Musyawarah dan Rapat

a)      Panitia Musda dibentuk oleh pengurus DKK dengan susunan Ketua Panitia, Sekretaris dan bendahara.

b)      Panitia Muslub dibentuk oleh pengurus DKK dengan susunan Ketua Panitia, Sekretaris dan bendahara.

c)      Panitia Rapat Pengurus dibentuk oleh Pengurus DKK dengan susunan Ketua Panitia, Sekretaris dan bendahara.

d)      Pantian rapat Anggota dibentuk dan fasilitasi oleh Pengurus DKK dengan susunan Ketua Panitia, Sekretaris dan bendahara.

e)      Panitia Rapat Pimpinan dibetuk oleh pengurus DKK dengan susunan Ketua Panitia, Sekretaris dan bendahara.

f)        Rapat Kerja Kabinet dibetuk oleh pengurus DKK dengan susunan Ketua Panitia, Sekretaris dan bendahara. Ketua Panitia adalah Ketua I dan atau ketua II dan atau ketua III.

g)      Rapat kerja kabinet dibentuk oleh pengurus DKK dengan susunan Ketua Umum sebagai ketua Rapat, Bendahara Umum dan I, Sekretaris Umum dan Sekretaris Executiv bersama ketua I, II, dan III dalam rangka menindaklanjuti rapat kerja kabinet.

Pasal 17

Kepanitian Acara DKK

a)      Acara DKK yang dimaksud adalah acara-acara yang bersifat umum DKK baik atas dasar inisiatif DKK maupun kerjasama dengan pihak lain perlu dibentuk panitia pelaksana.

b)      Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dipilih dan ditentukan oleh oleh ketua umum dengan pertimbangan dari ½ jumlah pengurus DKK.

c)      Panitia pelaksana kegiatan DKK bertanggungjawab melaksanakan kegiatan hingga berhasil guna dan memberikan laporan pertanggungjawaban terkait kegiatan tersebut.

BAB V

Instrumen Administrasi dan Pengedalian Keuangan

Pasal 18

Kop Surat

Kop surat yang dipakai oleh Dewan Kesenian Karawang terdapat di bawah ini:

Form   : 12

Pasal 19

Stempel

a)       Stempel yang dipergunakan untuk surat menyurat yang bersifat biasa tidak terkait dengan penggunaan atau pengambilan barang atau uang atau benda lainnya yang dianggap memiliki potensi pelanggaran hukum seperti terdapat dalam gambar di bawah ini.

b)       Stempel yang dipergunakan untuk surat menyurat yang bersifat urgen terkait dengan penggunaan atau penerimaan atau pembayaran barang atau uang atau benda lainnya yang dianggap memiliki potensi pelanggaran hukum seperti terdapat dalam gambar di bawah ini.

Pasal 20

Logo

Logo yang digunakan dalam kop surat dalam emblem-emblem atau sarana publikasi maupun media adalah seperti gambar di bawah ini.


Pasal 21

Daftar Surat

a)      Daftar surat adalah buku besar yang menuliskan nomor surat, perihal dan lain-lain yang dibutuhkan.

b)      Surat-surat yang sudah dikeluarkan dan diterima dimasukan kedalam arsip yang kemudian menjadi rahasia DKK dan penasehat hukum sebagai bahan untuk tujuan evaluasi dan tujuan lain yang bersifat pengendalian.

c)      Cara penomoran surat diatur kemudian dalam petunjuk teknis surat menyurat.

Pasal 22

Instrumen administrasi Rapat Kerja Kabinet

  1. Form isian hasil rapat kerja kabinet
  2. Contoh laporan pendahuluan ada pada lampiran AD/ART

Pasal 23

Laporan Pertanggungjawaban Kepanitiaan

a)      Laporan pertanggungjawaban kepanitiaan memuat informasi antara lain:

-          Nama Kegiatan

-          Ketua Panitia Pelaksana, Sekretris, Bendahara

-          Tempat Pelaksanaan Kegiatan

-          Waktu Kegiatan

-          Kronologis dan dasar hukum

-          Daftar Acara

-          Biaya pelaksanaan

-          Sumber Biaya

b)      Laporan pertanggungjawaban dibuat dan diserahkan selambat-lambatnya 3 hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

c)      Laporan Pertanggungjawaban dilaporkan kepada ketua Umum, kepada pemberi dana baik swasta maupun pemerintah.

d)      Contoh laporan pertanggungjawaban kepanitiaan ada pada lampiran AD/AR)

Pasal 24

Laporan Pertanggungjawaban Lembaga

a)      Laporan pertanggungjawaban Lembaga memuat informasi antara lain:

-          Nama Kegiatan

-          Ketua Panitia Pelaksana, Sekretris, Bendahara

-          Tempat Pelaksanaan Kegiatan

-          Waktu Kegiatan

-          Kronologis dan dasar hukum

-          Daftar Acara

-          Biaya pelaksanaan

-          Sumber Biaya

b)      Laporan Pertanggungjawaban dibuat dan diserahkan setiap akhir tahun selambat-lambatnya bulan satu bulan setelah tutup tahun.

c)      Laporan Pertanggungjawaban diserahkan kepada pemerintah dan kepada pihak swasta yang bekerjasama dan dibacakan dihadapan rapat pengurus.

d)      Contoh lampiran pertanggungjawaban Ketua DKK ada pada lampiran AD/ART)

BAB VI

BELANJA KEGIATAN, SUMBER DANA, dan PENGGALIAN DANA

Pasal 25

Belanja Kegiatan

a)      Belanja kegiatan harus mendapat persetujuan dari Rapat Kerja DKK dengan mempertimbangan aspek efektifitas dan efisiensi.

b)      Pengambilan uang untuk belanja kegiatan dilakukan setelah perhitungan kebutuhan selesai dilakukan. Dengan kata lain untuk membayar belanja kegiatan disiapkan anggaran sesuai jumlah yang diajukan.

c)      Untuk kebutuhan belanja kegiatan Bendahara Umum dan Bendahara I berfungsi sebagai pengendali keuangan sejak dilakukan usulan program kerja hingga realisasi program usulan. Hal ini ditujukan agar penggunaan keuangan tidak berlebihan dan dapat dipertangungjawabkan.

d)      Lingkup belanja kegiatan adalah belanja yang dilakukan sesuai usulan Rapat Kabinet I, II, dan III dan belanja kepanitiaan DKK untuk kegiatan yang bersifat umum atas dasar inisiatif atau kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 26

Sumber Dana

Dana Dewan Kesenian Karawang dapat bersumber dari :

1)      Sumbangan Pemerintah Pusat, Provinsi, atau Kabupaten.

2)      Sumbangan Swasta yang tidak mengikat.

3)      Hibah perorangan yang tidak mengikat.

4)      Kerjasama Swasta

5)      Penjualan jasa atas hak kekayaan intelektual atau paten yang dimiliki oleh Dewan Kesenian Karawang.

6)      Penjualan hak kekayaan intelektual atau hak cipta atas karya ciptaan atau buatan anggota atau pengurus DKK yang telah secara organisasional menyerahkan pembuatan atau penciptaannya kepada Dewan Kesenian Karawang baik atas dasar pertimbangan finansial maupun pertimbangan lainnya.

7)      Penjualan space iklan elektronik yang disediakan pada situs internet milik DKK.

8)      Penerimaan jasa iklan atau sponsorship dari perusahaan yang terkait dengan kegiatan pementasan atau pergelaran.

Pasal 27

Penggalian Dana

a)          Penggalian dana yang dimaksud dalam pasal 20 nomor 8) di atas adalah penggalian dana yang dilakukan kepada pihak swasta dengan kaidah kerjasama pemasaran atau promosi atau sponsorship.

b)          Penggalian dana untuk kepentingan bantuan penyelenggaraan kegiatan dilakukan oleh Pengurus Kabupaten Dewan Kesenian Karawang atau orang lain yang dianggap mampu dan bertanggungjawab.

c)          Petugas penggalian dana harus mendapatkan izin dan terdapaftar sebagai petugas resmi dengan pertimbangan kemampuan melakukan negosiasi dan loby terhadap instansi swasta yang berkepentingan untuk promo atau sponsor.

d)          Pentugas penggalian dana kepada pihak swasta berhak mendapatkan honor penggalian dana dengan ketentuan besaran 5% dari jumlah yang didapat.

e)          Penggalian dana untuk tujuan promosi terbatas untuk produk-produk konsumsi yang tidak melanggar norma dan ketentuan perundang-undangan.

f)            Penggalian dana yang dilakukan kepada orang perseorangan dengan tujuan yang bertentangan dengan AD/ART tidak dapat diizinkan.

g)          Perangkat administrasi petugas penggalian dana antara lain:

-          Surat Tugas yang ditandantangani oleh ketua diketahui oleh penasehat hukum

-          Proposal yang memadai yang memuat informasi antara lain:

(1)         Nama kegiatan

(2)         Waktu dan tempat kegiatan

(3)         Anggaran Biaya

(4)         Dafta acara, dll

-          Formulir Penerimaan Uang yang memuat informasi-informasi :

(1)         Nama Perusahaan

(2)         Produk yang dipromosikan

(3)         Besar Dana

(4)         Timbal balik : (pemasangan spanduk, Pembukaan Outlet, Penyebaran pemasangan logo perusahaan/Produk, dll)

-          Tanda terima dua rangkap (1 lembar untuk pemberi; bermaterai, 1 lembar untuk arsip DKK sebagai laporan)

BAB VII

HAK MILIK

Pasal 28

a)          Yang diklaim sebagai kekayaan hak milik Dewan Kesenian Karawang adalah peralatan-peralatan yang dibeli dengan keuangan DKK.

b)          Sumbangan atau hibah dari pihak lain berupa lahan tanah, kendaraan, atau perlengkapan lainnya yang memiliki nilai ekonomis.

c)          Status hukum hak milik DKK harus diperkuat dengan data-data otentik yang menguatkan.

d)          Perubahan status hukum atas hak milik DKK harus diketahui dan dibukukan oleh pengurus yang berwenang sebagai aset yang tidak dapat diperjualbelikan oleh pengurus atau anggota secara pribadi untuk kepentingan diri sendiri.

e)          Pengurus yang berwenang sebagaimana disebutkan pada pasal 22 huruf d adalah ketua, sekretaris, dan bendahara.

BAB VIII

Pasal 29

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN

a)      Laporan pertanggungjawaban terdiri dari dua Komponen yaitu laporan pertanggung jawaban Pemimpin pelaksana (ketua I, II, III) sebagai laporan parsial sesuai bidang yang dikelolanya, dan laporan pertanggung jawaban Ketua Umum yang merupakan laporan keseluruhan baik kegiatan yang bersifat parsial maupun kegiatan umum DKK.

b)      Laporan pertanggungjawaban pemimpin pelaksana harus diterima oleh ketua umum sekurang-kurangnya 14 hari sebelum akhir tahun berjalan.

c)      Laporan pertanggungjawaban pemimpin pelaksana harus memuat informasi penggunaan dana atas kegaitan-kegiatan yang dikelolanya antara lain : nama kegiatan, waktu dan tempat kegiatan, nama-nama kepanitiaan, biaya yang digunakan dan sumber dana.

d)      Laporan pertanggungjawaban ketua umum memuat antara lain : laporan pertanggungjawaban pemimpin pelaksana kegiatan dan laporan perkembangan organisasi dan laporan keuangan secara umum.


LAIN-LAIN

Pasal 30

a)       Hal lain yang tidak terdapat dapat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga ini diatur dalam ketentuan tambahan yang merupakan satu kesatuan dengan AD/ART ini menjadi lampiran yang tidak dapat dipisahkan.

b)       Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di   : Karawang

Pada tanggal   : 10 Nopember 2006

KETUA UMUM

HJ. YATI MULYATI, SE., MP.